Diskusi Berkaitan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Potensi Karbon Mangrove, BPDAS Pemali Jratun dan DLHK Jawa Tengah Kunjungi IKAMaT

Semarang – IKAMaT. Kali ini, IKAMaT kembali kedatangan kunjungan di Sekretariat IKAMaT. IKAMaT kedatangan kunjungan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPAS) Pemali Jratun (PJ) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Dalam kunjungan ini, diagendakan dalam rangka diskusi dan pembahasan mengenai karbon mangrove, termasuk peluang pengelolaan dan pengembangannya sebagai bagian dari upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. (23/10/2026).

Diskusi karbon mangrove antara IKAMaT, BPDAS Pemali Jratun, dan DLHK Jawa Tengah.

Foto bersama setelah proses diskusi.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove serta pemberdayaan masyarakat pesisir, IKAMaT terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai inisiatif yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Salah satunya melalui pengembangan potensi karbon mangrove yang dapat menjadi peluang untuk mendukung upaya konservasi.

Kunjungan kali ini diterima langsung oleh Paspha G. M. Putra (Manajer Hubungan Masyarakat dan Lapangan) dan Bambang J. Laksono (Staf Koordinator Hubungan Masyarakat dan Lapangan) yang menyambut baik kunjungan tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada IKAMaT yang menyambut kedatangan kami di sini. Kunjungan kami di sini dalam rangka pembahasan dan bertukar informasi mengenai potensi pengembangan karbon mangrove,” jelas Yulia Dwi H (BPDAS PJ). “ Seperti yang kita ketahui bahwa selain manfaatnya yang besar, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi, ekosistem mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang sangat besar bagi keberlangsungan upaya mitigasi perubahan iklim.” tambahnya.

Karbon Mangrove dan Potensinya untuk Mitigasi Perubahan Iklim

Dalam diskusi tersebut, pembahasan diarahkan pada potensi ekosistem mangrove sebagai penyimpan karbon dalam jumlah besar. Di mana ekosistem mangrove menurut sebuah penelitian memiliki kemampuan penyimpanan tiga hingga lima kali lebih besar dari hutan terestrial.

Kemampuan tersebut menjadikan mangrove sebagai salah satu ekosistem penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu, keberadaan mangrove juga memberikan berbagai manfaat ekologis, seperti perlindungan wilayah pesisir, penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati, dan dukungan terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan.

Selanjutnya, diskusi juga membahas potensi penerbitan sertifikat karbon pada ekosistem mangrove yang telah tumbuh dan berkembang hingga membentuk ekosistem yang kompleks. Pembahasan ini mencakup peluang pengakuan atas kemampuan ekosistem mangrove dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Dalam proses diskusi, Paspha yang memiliki pengalaman pada blue carbon accounting training dan pengetahuan mengenai karbon mangrove yang dimilikinya, menyampaikan bahwa dalam pengukuran karbon terdapat beberapa tahap yang harus dilaksanakan untuk mengetahui estimasi simpanan karbon yang ada dalam suatu ekosistem mangrove.

Selain itu, pembahasan dilanjutkan ke potensi penerbitan sertifikat karbon melalui kegiatan rehabilitasi mangrove. Sertifikat tersebut dapat diterbitkan pada ekosistem mangrove yang telah tumbuh dan berkembang hingga membentuk ekosistem yang kompleks. Namun, penerbitan tersebut juga bukan proses yang mudah.

Pengelolaan Karbon Mangrove secara Terukur dan Transparan

Penerbitan sertifikat karbon harus melalui proses dan tahap. Beberapa di antaranya meliputi kejelasan status dan persetujuan pengelolaan lahan, penyusunan dokumen rancangan aksi mitigasi (DRAM), serta pelaksanaan pengukuran, pemantauan, dan pelaporan penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon. Seluruh tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan karbon dapat dilaksanakan secara terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan DRAM dan Proses Menuju SPE-GRK

Pada tahap penyusunan DRAM, menjadi dasar bagi proses validasi untuk menilai kelayakan rancangan proyek, kesesuaian metodologi, kewajaran kondisi awal, sistem pemantauan, pengelolaan risiko, dan proyeksi capaian mitigasi. Setelah proyek dilaksanakan dan dipantau, hasil aktualnya selanjutnya melalui proses verifikasi sebelum dapat diajukan untuk penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Karbon Mangrove untuk Mendukung Rehabilitasi Ekosistem

Hasil diskusi dan pertukaran informasi tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan informasi maupun materi pembelajaran yang dapat disosialisasikan kepada kelompok masyarakat, komunitas lingkungan, dan pegiat mangrove di tingkat tapak. Informasi mengenai potensi karbon mangrove ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru sekaligus bentuk transfer knowledge untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi berbagai pihak dalam mendukung upaya rehabilitasi serta pelestarian ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Kolaborasi BPDAS PJ, DLHK Jateng, dan IKAMaT

Sebagai penutup, IKAMaT berharap kunjungan dan diskusi bersama BPDAS PJ dan DLHK Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dalam pengembangan potensi karbon mangrove.

Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman, berbagai pihak diharapkan semakin memahami peluang serta tahapan pengembangan karbon mangrove, sehingga manfaatnya tidak hanya mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memperkuat keberlanjutan program rehabilitasi dan konservasi mangrove. Dengan demikian, pengelolaan ekosistem mangrove dapat terus dikembangkan sebagai upaya pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi ekosistem dan masyarakat pesisir.

Seluruh agenda diskusi dan pertemuan yang dimulai pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB ini berjalan dengan baik dan lancar, yang diakhiri dengan foto bersama. (ADM/ARH/PGMP/BJL/AP).